| xiaoyanzi | Date: Friday, 2011-07-29, 9:21 AM | Message # 1 |
 All Seasons NewBie
Group: Users
Messages: 33
Reputation: 0
Status: Offline
| REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pihak istana mempertanyakan data pemborosan anggaran yang dilansir oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Apalagi dalam data tersebut menilai istana telah menyumbang pemborosan. "Penilaian (Fitra) itu tidak jelas," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Negara, Senin (25/7).
Menurutnya makna boros tersebut harus diperjelas. Karena selama ini anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Istana Negara benar-benar untuk menjalankan program. Mendukung kelancaraan operasional kegiatan pemerintah. Kecuali, lanjut Julian, anggaran itu dipakai untuk jalan-jalan menggunakan pesawat diluar kepatutan. "Saya kira perlu dilurukan itu karena kurang tepat,"tegasnya.
Kemudian, dia juga mengklarifikasi seputar pemborosan anggaran pemerintah melalui pembentukan satuan tugas, badan atau staf ahli. Menurut Julian badan-badan tersebut memili tugas , pokok dan fungsi yang jelas.
Namun kerja mereka tidak bisa semuanya disampaikan kepada publik. "Mereka memiliki tugas, setiap masing-masing lembaga,"terangnya. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga membantah pernyataan dari Fitra tersebut. "Tidak benar itu," tegasnya. Sayangnya Anny enggan menanggapi secara detail mengenai laporan dari Fitra tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan mengatakan, Istana dan Lembaga Kepresidenan adalah salah satu penyebab membengkaknya anggaran birokrasi pemerintah. Kesalahan yang dilakukan Istana dan Lembaga Kepresidenan, menurut Fitra, adalah lewat penambahan 10 jabatan wakil menteri yang pembagian kerjanya dinilai tidak jelas dengan menteri dan pejabat eselon I di kementerian terkait.
Struktur di lingkungan Istana, menurut Yuna, juga semakin membengkak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk lembaga semacam staf khusus, staf pribadi, juru bicara, unit kerja, Dewan Pertimbangan Presiden, Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum, hingga Satgas TKI. Hal itu, kata Yuna, otomatis diikuti penambahan anggaran. "Ironisnya, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak pernah dievaluasi efektivitasnya, bahkan cenderung menambah beban anggaran negara," tegas Yuna.
|
| |
| |
