Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam bukan ditujukan untuk PKS. Pidato SBY soal evaluasi koalisi itu diperuntukkan bagi semua mitra koalisi Sekretariat Gabungan. Bagi PKS, yang perlu dievaluasi adalah substansi dan komunikasi.

"Pertama soal substansi. Angket Century dan Mafia Pajak. Apakah secara substansi dua Angket itu bertentangan dengan kontrak politik atau tidak?" kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Selasa 2 Maret 2011.

Soal voting Hak Angket Mafia Pajak. Anis mengingatkan, justru politisi Demokrat yang awalnya berinisiatif menggulirkan Hak Angket Mafia Pajak. Tapi belakangan, justru Demokrat yang menarik diri.

"Dan kami juga disuruh mundur [tolak Angket]. Lalu, Demokrat menyatakan inisiatif dukungan Angket Pajak itu merupakan sikap pribadi politisi Demokrat," kata Anis yang juga Wakil Ketua DPR.

Anis justru menilai ada masalah komunikasi di internal Demokrat. Karena komunikasi yang terjadi selama ini di koalisi Sekretariat Gabungan sifatnya hanya sosialisasi. "Setgab seperti hanya menyampaikan perintah SBY saja. Sifatnya satu arah," kata Anis.

Anis menduga, SBY mendapat laporan yang tidak tepat dari para politisi Demokrat. Karena, masalah komunikasi internal Demokrat tidak disampaikan. Justru yang sampai ke SBY adalah permasalahan dengan partai lain.

"Saya melihat teman-teman Demokrat memprovokasi SBY berlebihan. Kegagalan mereka [Demokrat] mengelola perbedaan itu ditumpahkan ke SBY, tapi yang disalahkan orang lain," ujar Anis.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie memaknai pidato Presiden SBY itu merupakan peringatan keras buat Golkar dan PKS.

Menurut Marzuki, dua partai itu selalu berkelit bahwa berkoalisi dengan SBY, bukan dengan Demokrat, sehingga berargumen Demokrat tidak bisa mengevaluasi koalisi. "Ini peringatan keras. Clear and clean," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011