JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat diminta berpikir ulang dengan rencana pembangunan gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 1,2 triliun. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, apa yang dilakukan DPR sebagai tindakan yang tak sensitif dengan kondisi rakyat yang diwakilinya. Dengan dana sebesar itu, satu ruangan anggota Dewan yang berjumlah 560 orang ditaksir mencapai Rp 800 juta per ruangan.

"Apa gunanya bicara soal rakyat miskin, kesejahteraan rakyat, kalau wakil rakyat sendiri membangun gedung mewah dengan dana sebesar itu? Uang Rp 1 triliun itu tidak kecil, bisa untuk program kesejahteraan rakyat," kata Ari, kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2011).

Rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada 22 Juni itu juga, dikhawatirkan Ari, bisa semakin mengikis kepercayaan publik terhadap parlemen. "Apalagi sudah ada yang menggugat DPR dengan rencananya ini. Cost politik yang dikeluarkan akan lebih besar. Karenanya, saya menyarankan akan dipertimbangkan lagi," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial ini.

Jika ditilik, fasilitas yang didapatkan anggota Dewan sudah tergolong mewah. Ia tak sepakat jika melihat secara linier antara fasilitas ruangan dan kinerja anggota Dewan. Salah satu yang mendasari pembangunan gedung baru ini adalah kecilnya ruangan anggota Dewan yang saat ini berukuran 32 meter persegi. Di gedung baru, setiap anggota DPR akan menempati ruangan sebesar 112 meter persegi. Ruangan ini akan diisi anggota DPR, staf pribadi, dan beberapa staf ahlinya.

Jumat lalu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender pembangunan gedung 36 lantai tersebut. Paling lambat akhir April akan diumumkan siapa pemenang tender untuk memulai pembangunan pada Juni mendatang. Rencana pembangunan gedung baru ini, meski menuai kontroversi, mendapat dukungan sebagian besar fraksi di DPR. Tercatat hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan penolakan dan tidak akan menempati ruangan baru.