PONTIANAK, KOMPAS.com — Pembangunan pasar tradisional di lima pos perlintasan perbatasan negara di Kalimantan Barat sangat diperlukan untuk menampung komoditas-komoditas unggulan masyarakat. Selama ini komoditas unggulan masih dijual ke Malaysia. Kepala Bidang Kerja Sama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalimantan Barat Manto Saidi mengatakan, baru di Entikong terdapat pasar yang dibangun oleh pemerintah.
"Di perlintasan lainnya, pasar tradisional sangat perlu. Tak hanya bisa menampung komoditas unggulan masyarakat, pasar tradisional juga akan memicu perputaran ekonomi di perbatasan," kata Manto, Minggu (27/3/2011).
Kalimantan Barat berbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Terdapat lima pos yang menjadi pos perlintasan, yakni Aruk, Kabupaten Sambas; Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Entikong, Kabupaten Sanggau; Jasa, Kabupaten Sintang; dan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Baru Aruk dan Entikong yang sudah diresmikan menjadi pos pemeriksaan lintas batas.
Pasar Entikong pun kini sudah ditinggalkan oleh sebagian pedagangnya. Para pedagang kini berjualan di Serikin, Negara Bagian Serawak, yang berbatasan dengan Jagoi Babang setiap Sabtu dan Minggu. Sebagian besar pedagang di pasar tersebut adalah warga negara Indonesia.
Manto menambahkan, tahun ini sudah diusulkan pembangunan pasar di Aruk. Semoga disetujui oleh pemerintah pusat karena posisi Aruk sangat strategis. "Sejak diresmikan sebagai pos pemeriksaan, Januari lalu, perekonomian Aruk terus maju," kata Manto.
Di Sambas sebetulnya sudah dibangun lima rumah dan toko oleh Direktorat Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun, lembaga itu dihapus dari Kemendagri dan melebur ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. "Kelima ruko itu sudah selesai sejak 2009, tetapi hingga kini belum diserahterimakan karena perubahan lembaga itu," kata Manto.
Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid mengatakan, komoditas unggulan Sambas di wilayah perbatasan adalah karet. Dulu masyarakat masih menjual karet ke Biawak, Serawak. "Kini, sudah menjual ke pedagang yang datang dari Sambas. Ini kesadaran baru yang bagus dan harus didukung oleh pemerintah," ujar Burhanuddin.
Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia HR Thalib mengatakan, pusat-pusat transaksi di perbatasan bisa memicu pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. "Tinggal pemerintah dan aparat setempat yang sekarang harus siap. Jangan sampai ada banyak pungutan dan gangguan sehingga membuat pedagang dan pembeli enggan," kata Thalib.
