JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru terus bergulir. Jika tak ada aral melintang, peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada 22 Juni mendatang. Namun, pro-kontra masih terus berlangsung, bahkan ketika proses pendaftaran peserta lelang sudah selesai dilakukan. Pemicunya, tak lain karena biaya pembangunan yang dinilai fantastis.
Fisik bangunan dengan 36 lantai, 2 basement, dan 1 semi-basement ini akan menghabiskan biaya Rp 1.138.258.000.000 (Rp 1,138 triliun), dengan luas bangunan seluruhnya mencapai 157.586 meter persegi.
Setiap ruangan baru untuk satu anggota Dewan memiliki luas 111,1 meter persegi. Menurut DPR, besaran luas ini wajar untuk sebuah kamar kerja yang akan diisi oleh satu anggota Dewan, satu sekretaris pribadi, dan lima tenaga ahli. Nah, setiap meter perseginya dihargai Rp 7,2 juta, yang terdiri dari biaya konstruksi sipil dan arsitekturnya Rp 4,68 juta, plus biaya fasilitas elektrikalnya sebesar Rp 2,52 juta.
Maka, tak heran bila ada perhitungan kasar Rp 799,92 juta sebagai nilai satu ruangan kerja wakil rakyat Indonesia. Jika angka Rp 799,2 juta dikali dengan jumlah anggota DPR yang mencapai 560 orang, maka lebih kurang akan muncul angka sekitar Rp 447.955.200.000. Dari total anggaran, terdapat sisa Rp 690.302.800.000.
Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat tak mau menjelaskan soal hitung-hitungan ini. Ia hanya membantah bahwa perhitungan sesungguhnya tak demikian. Perhitungannya tak bisa digeneralisasi dengan angka Rp 7,2 juta karena itu hanya pagu demi kemudahan perhitungan. Pada dasarnya, angka rata-rata itu diperoleh dengan perhitungan pembangunan ruangan lainnya, seperti ruang rapat dan lobi.
"Enggak bisa digeneralisasi begitu. Jadi kalau rata-rata itu pembangunan per meter persegi. Kalau kita rinci lobi per meter berapa, dibandingkan dengan per meter ruangan anggota berapa, lain. Makanya, diambil rata-rata. Kalau diambil untuk hitung satu ruangan, enggak cocok," katanya kepada Kompas.com, kemarin.
Selain angka-angka di atas, terdapat pula angka lain sebagai biaya yang sudah dikeluarkan. Pertama, biaya manajemen konstruksi sebesar Rp 16.876.120.815 yang sudah terbayar Rp 864.141.000 dan biaya konsultasi perencanaan sebesar Rp 19.126.270.257 yang sudah terbayar Rp 9.607.798.000. Sebagian biaya yang sudah terbayar dilakukan pada tahun anggaran 2008-2010.
Lebih murah
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, angka pembangunan gedung baru DPR lebih murah daripada anggaran gedung Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 yang menelan biaya Rp 9 juta per meter persegi dan gedung Kementerian Perdagangan dengan anggaran Rp 8,6 juta per meter persegi pada tahun 2006.
"Kalau ukurannya rupiah, saya sudah berkali-kali meminta untuk menurunkan harga. Sampai detik terakhir, Pak Sumirat bilang harga sipilnya per meter persegi Rp 4,6 juta. Kalau mau ditekan lagi, tanggung jawab teknisnya gimana? Menurut Pak Sumirat juga, ini sama dengan bangunan empat lantai kecamatan," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (30/3/2011) sore kemarin.
Lagi pula, politisi Demokrat ini menegaskan, tak terlalu berat baginya jika memang semua fraksi dan anggota setuju untuk membatalkan pembangunan gedung baru. Asalkan, lanjut Marzuki, tak ada lagi penolakan-penolakan demi pencitraan fraksi seperti saat ini.
