JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mempertanyakan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang merasa dizalimi setelah sejumlah fraksi "balik badan" dan menarik dukungan atas rencana pembangunan gedung DPR senilai Rp1,138 triliun. Pernyataan Marzuki merespon sikap sejumlah fraksi yang mendesaknya menunda, menghentikan, bahkan membatalkan rencana pembangunan gedung DPR.
"Menurut saya tidak ada yang menzalimi Ketua DPR. Tugas Ketua DPR sudah benar dalam memimpin lembaga DPR. DPR dikatakan menzalimi kalau membuat keputusan yang bertentangan dengan hati nurani dan aspirasi masyarakat," kata Tjahjo, dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (31/3/2011).
Aspirasi penolakan atas rencana pembangunan gedung DPR yang disuarakan masyarakat, menurutnya, harus ditangkap dan direspons oleh DPR. "DPR harus peka dan direspons denganketerbukaan dan kelegawaan sebagai politisi. Aspirasi masyarakat tidak baik kalau direspons dengan emosi," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Ia mengharapkan, agar Dewan tak hanya sibuk berdebat dengan persoalan yang terkait kepentingan internal anggota saja."Mari berdebat dan berpolemik terhadap permasalahan rakyat yang belum terselesaikan dengan baik dgn fungsi-fungsi DPR seperti pengawasan budget dan legislasi. Perlu diingat juga, Ketua DPR adalah speaker, bukan Kepala DPR," ujar Tjahjo.
Selasa lalu, PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil sikap meminta menunda dan perlunya kajian ulang atas pembangunan geudng baru DPR. Perencanaan ulang perlu dilakukan untuk mendesain gedung wakil rakyat yang lebih sederhana. PDI Perjuangan juga meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait gedung baru yang akan dibangun.
Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, DPR harus menyerap aspirasi publik yang bersuara keras menolak rencana pembangunan gedung baru DPR yang berbiaya Rp1,2 triliun. Rencana itu harus dikaji ulang dan proses pembangunan yang ditargetkan akan dimulai pada 22 Juni mendatang sebaiknya ditunda. Hal itu dikatakan Tjahjo dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Selasa (29/3/2011).
”Jangan terkesan mewah. Apa mau menyaingi Hotel Mulia?” kata Tjahjo.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari mengatakan, kebutuhan ruangan memang diperlukan. Namun, dalam proyek pembangunan gedung baru ini hendaknya dilakukan sayembara untuk menentukan keputusan desain yang akan digunakan. Menurut dia, lomba desain ini tidak pernah diselenggarakan karena beberapa pimpinan fraksi tidak menyetujuinya.
Selain PDI Perjuangan, sejumlah fraksi seperti Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura juga menyuarakan hal yang sama.
Kepada pers, Ketua DPR Marzuki Alie merasa nama baiknya diinjak ketika seruan untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru DPR RI makin marak disampaikan oleh fraksi-fraksi dan anggota Dewan lainnya.
"Saya lihat, opini dari fraksi lain hanya untuk mencitrakan bahwa Ketua DPR yang juga adalah kader Demokrat tidak berpihak pada rakyat. Mereka minta membatalkan, padahal mereka tahu saya tak bisa membatalkan. Ini cara-cara yang tidak etis, menzalimi," ungkap Marzuki, Rabu (30/3/2011) petang.
Menurut Marzuki, tindakan fraksi dan anggota Dewan yang mengarahkan seruan untuk menghentikan pembangunan gedung baru yang dilayangkan kepada dirinya hanya untuk pencitraan saja, agar tampak berpihak pada rakyat. Padahal, lanjutnya, pembatalan proses pembangunan gedung baru hanya bisa dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna DPR. Politisi Demokrat ini menegaskan, pembatalan tak bisa dilakukan oleh pribadi per pribadi selain melalui forum resmi tersebut.
